Komisi D Pati Dorong Layanan Kesehatan Lebih Responsif di Wilayah Terdampak Kekeringan -->

Header Menu

Komisi D Pati Dorong Layanan Kesehatan Lebih Responsif di Wilayah Terdampak Kekeringan

Senin, 12 Oktober 2026

Ketua Komisi D DPRD Pati, Teguh Bandang Waluyo

PATI – JurnalSatuu.com,
Komisi D DPRD Kabupaten Pati meminta pelayanan kesehatan tetap menjadi perhatian selama musim kemarau. Wilayah yang mengalami kekeringan dinilai membutuhkan kesiapsiagaan lebih dari fasilitas kesehatan karena masyarakat menghadapi kondisi lingkungan yang berbeda.

Ketua Komisi D DPRD Pati, Teguh Bandang Waluyo, mengatakan Puskesmas perlu memperkuat pemantauan terhadap kondisi kesehatan masyarakat. Menurutnya, tenaga kesehatan perlu mengetahui keluhan yang muncul di lapangan sehingga pelayanan dapat diberikan secara cepat.

“Pelayanan harus cepat ketika ada warga yang membutuhkan. Jangan sampai keluhan kesehatan yang awalnya ringan kemudian tidak tertangani dan berkembang menjadi lebih serius,” ujar Teguh.

Ia menilai persoalan kekeringan tidak berhenti pada berkurangnya ketersediaan air bersih. Kondisi lingkungan yang kering juga dapat meningkatkan paparan debu sehingga perlu diperhatikan dari sisi kesehatan.

Sebelumnya, BMKG memasukkan Pati sebagai salah satu wilayah berstatus Awas kekeringan meteorologis di Jawa Tengah. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena dampak musim kemarau dapat dirasakan masyarakat dalam berbagai aspek.

Menurut Teguh, Puskesmas tidak cukup hanya berperan sebagai tempat pelayanan ketika warga sudah mengalami keluhan. Kesiapsiagaan perlu diperkuat dengan melihat kondisi masyarakat di wilayah yang terdampak kekeringan.

“Puskesmas harus melihat kondisi di lapangan. Ketika kemarau panjang, persoalannya bukan hanya air, tetapi juga kesehatan masyarakat yang ikut terdampak,” katanya.

Ia mendorong tenaga kesehatan memantau keluhan yang banyak muncul selama musim kemarau, termasuk gangguan pernapasan dan keluhan yang berkaitan dengan paparan debu.

Selain pemantauan, komunikasi antarinstansi juga dinilai penting. Pemerintah daerah perlu memastikan Puskesmas dapat berkoordinasi dengan pemerintah desa dan masyarakat.

Koordinasi tersebut diperlukan agar informasi mengenai kondisi kesehatan masyarakat dapat segera disampaikan kepada pihak yang membutuhkan. Dengan begitu, kebutuhan pelayanan kesehatan di wilayah terdampak dapat ditindaklanjuti lebih cepat.

Teguh berharap kesiapsiagaan tersebut dapat diterapkan selama musim kemarau berlangsung. Menurutnya, pelayanan kesehatan harus tetap mampu menjangkau masyarakat yang membutuhkan, terutama di wilayah yang mengalami dampak kekeringan.

Dengan memperkuat pemantauan, pelayanan dan komunikasi di tingkat lapangan, fasilitas kesehatan diharapkan dapat lebih siap menghadapi dampak kesehatan yang muncul selama periode kemarau. (ADV)