.png)
PATI – JurnalSatuu.com, DPRD Kabupaten Pati meminta pemerintah memperbarui data wilayah dan masyarakat yang terdampak kekeringan secara berkala. Data yang akurat dinilai penting untuk menentukan prioritas penyaluran bantuan air bersih di tengah semakin luasnya wilayah yang mengalami krisis air.
Anggota Komisi B DPRD Pati, Warsiti, mengatakan kondisi kekeringan di
setiap desa memiliki tingkat keparahan yang berbeda. Perbedaan tersebut membuat
pola distribusi bantuan tidak bisa dilakukan dengan pendekatan yang sama untuk
seluruh wilayah.
“Setiap desa kondisinya berbeda. Ada yang masih memiliki sumber air
meskipun terbatas, tetapi ada juga yang sudah benar-benar kesulitan. Jadi
distribusinya harus menyesuaikan kebutuhan,” ujarnya.
Menurut Warsiti, pemerintah perlu mengetahui jumlah warga terdampak,
kondisi sumber air, serta tingkat kesulitan masing-masing desa. Informasi
tersebut dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan jumlah bantuan
sekaligus frekuensi pengiriman air.
Data terbaru mencatat sebanyak 62 desa yang berada di enam kecamatan
terdampak kekeringan. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan air bersih
cukup besar dan penanganannya membutuhkan perencanaan yang matang.
Selain jumlah wilayah terdampak yang meningkat, pemerintah juga menghadapi
keterbatasan armada. Per awal Oktober 2026, BPBD Pati disebut memiliki lima
armada tangki air. Sementara itu, kebutuhan ideal diperkirakan berada pada
kisaran 10 hingga 12 armada.
Dalam kondisi seperti itu, Warsiti meminta distribusi dilakukan menggunakan
skala prioritas. Wilayah dengan kondisi paling kritis harus mendapatkan bantuan
lebih dahulu dibandingkan daerah yang masih memiliki sumber air.
“Kalau jumlah armadanya terbatas, tentu harus ada prioritas. Wilayah dengan
kondisi paling parah harus didahulukan,” katanya.
Ia menilai pembaruan data menjadi semakin penting karena kondisi kekeringan
dapat berubah dari waktu ke waktu. Wilayah yang sebelumnya masih mampu memenuhi
kebutuhan air bisa saja mengalami krisis apabila sumber air terus mengalami
penurunan.
Warsiti juga mendorong pemerintah menggandeng perusahaan, organisasi
sosial, komunitas dan kelompok masyarakat untuk membantu distribusi.
Dengan data yang lebih akurat dan dukungan dari berbagai pihak, ia berharap
bantuan air bersih dapat disalurkan secara lebih cepat, tepat sasaran dan
sesuai kebutuhan masyarakat terdampak. (ADV)