Ali Badrudin: Anggaran Pati Harus Pro Rakyat dan Tepat Sasaran -->

Header Menu

Ali Badrudin: Anggaran Pati Harus Pro Rakyat dan Tepat Sasaran

Senin, 17 Agustus 2026

Ketua DPRD Kabupaten Pati, Ali Badrudin

PATI – JurnalSatuu.com,
Ketua DPRD Kabupaten Pati, Ali Badrudin, menekankan pentingnya keberpihakan kepada masyarakat dalam setiap kebijakan anggaran daerah. Pesan tersebut disampaikan setelah DPRD Pati menyepakati KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2027 serta perubahan PPAS APBD 2026 bersama Pemerintah Kabupaten Pati.

Kesepakatan tersebut diambil melalui rapat paripurna DPRD Kabupaten Pati yang dihadiri jajaran Forkopimda Pati.

Dua agenda anggaran menjadi pokok pembahasan dalam rapat tersebut. Selain menyepakati nota kesepakatan KUA dan PPAS 2027, DPRD Kabupaten Pati juga memberikan persetujuan terhadap perubahan PPAS APBD Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2026.

Ali Badrudin menilai kesepakatan antara legislatif dan eksekutif mempunyai posisi penting dalam menentukan arah pembangunan Pati. Menurutnya, kebijakan anggaran harus disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat.

“Kesepakatan ini menjadi bagian penting dalam proses penyusunan dan perubahan kebijakan anggaran daerah guna mendukung pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat,” ujar Ali.

Ia berharap program dan kegiatan yang telah masuk dalam perencanaan anggaran nantinya benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Karena itu, DPRD Kabupaten Pati akan tetap melakukan pengawasan terhadap implementasi kebijakan anggaran yang telah disepakati.

“Kami berharap dengan adanya kesepakatan ini, kebijakan yang dihasilkan benar-benar pro rakyat dan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Pati,” tegasnya.

Fungsi pengawasan tersebut mencakup pelaksanaan program serta penggunaan anggaran daerah. DPRD Kabupaten Pati ingin memastikan anggaran tidak hanya terserap, tetapi juga digunakan secara efektif, transparan, dan sesuai sasaran.

Kesepakatan KUA-PPAS 2027 dan perubahan PPAS APBD 2026 juga diharapkan memperkuat hubungan kerja antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Pati. Sinergi kedua lembaga dinilai penting untuk memastikan kebijakan pembangunan dapat berjalan sesuai kebutuhan daerah.

Pada akhirnya, kebijakan anggaran tersebut diharapkan dapat membantu menjawab berbagai kebutuhan masyarakat, sekaligus mendukung peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan warga Kabupaten Pati. (ADV)