PATI – JurnalSatuu.com, - Anggota DPRD Kabupaten Pati dari Komisi B yang membidangi perekonomian, Warsiti, menilai pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung pembangunan daerah. Menurutnya, data yang akurat dan valid dari hasil sensus akan menjadi dasar penting dalam menentukan arah kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Pati pada masa mendatang.
Warsiti mengatakan bahwa saat ini pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 tengah berlangsung dan dijadwalkan berakhir pada 31 Agustus 2026. Momentum tersebut, menurutnya, harus didukung oleh seluruh elemen masyarakat agar tujuan utama sensus dapat tercapai secara optimal.
"Sensus ekonomi bukan sekadar kegiatan pendataan biasa. Data yang diperoleh nantinya akan menjadi acuan bagi pemerintah dalam menyusun berbagai program pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat," ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa keberhasilan pembangunan daerah sangat dipengaruhi oleh kualitas data yang dimiliki pemerintah. Tanpa data yang akurat, berbagai program dan kebijakan yang disusun berpotensi tidak sesuai dengan kondisi riil yang terjadi di lapangan.
Warsiti berharap para petugas sensus dapat menjalankan tugas secara profesional dan penuh tanggung jawab. Selain itu, masyarakat juga diharapkan berpartisipasi aktif dengan memberikan informasi yang benar dan sesuai keadaan sebenarnya.
"Data yang akurat akan memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi usaha, potensi ekonomi, tingkat pertumbuhan sektor-sektor usaha, hingga tantangan yang dihadapi para pelaku ekonomi di Kabupaten Pati," katanya.
Menurut Warsiti, hasil sensus nantinya dapat digunakan untuk memperkuat berbagai sektor ekonomi unggulan yang dimiliki Kabupaten Pati, mulai dari pertanian, perikanan, perdagangan, industri kecil dan menengah, hingga sektor jasa. Dengan demikian, pemerintah dapat menentukan program prioritas yang benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Ia juga menilai bahwa data ekonomi yang valid akan membantu pemerintah dalam mengalokasikan anggaran secara lebih efektif dan efisien. Program pemberdayaan UMKM, peningkatan investasi, pengembangan lapangan kerja, hingga pengentasan kemiskinan dapat dirancang berdasarkan kebutuhan yang nyata.
"Semakin baik kualitas data yang diperoleh, maka semakin baik pula kualitas kebijakan yang akan dihasilkan. Pada akhirnya, seluruh kebijakan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat," pungkasnya. (Red)