.png)
PATI – JurnalSatuu.com, DPRD Kabupaten Pati menilai pembentukan Peraturan Bupati (Perbup) mengenai pengawasan LPG 3 kilogram bersubsidi sudah menjadi kebutuhan mendesak. Regulasi tersebut dianggap penting untuk mengatasi berbagai persoalan yang selama ini muncul dalam distribusi gas subsidi di masyarakat.
Ketua Komisi B DPRD Kabupaten
Pati, Muslihan, mengatakan bahwa selama ini belum ada aturan daerah yang secara
spesifik mengatur mekanisme pengawasan LPG bersubsidi. Akibatnya, pengawasan
terhadap distribusi dan penggunaan LPG 3 kilogram belum berjalan secara
maksimal.
Ia menyebut salah satu persoalan
utama adalah penggunaan LPG subsidi yang sudah sangat luas dan tidak terbatas
pada kelompok masyarakat yang seharusnya menerima bantuan tersebut.
“Kadang itu LPG 3 kilogram memang
kurang tepat sasaran,” kata Muslihan.
Menurutnya, kondisi tersebut
berdampak pada munculnya kelangkaan di sejumlah wilayah Kabupaten Pati. Tidak
sedikit warga yang mengaku kesulitan memperoleh LPG subsidi, terutama di daerah
yang berada jauh dari pusat perkotaan.
Selain persoalan distribusi, DPRD
Kabupaten Pati juga menyoroti harga jual LPG 3 kilogram yang dalam praktiknya
kerap melebihi Harga Eceran Tertinggi. Situasi itu menunjukkan perlunya
pengawasan yang lebih ketat terhadap rantai distribusi hingga tingkat pengecer.
Muslihan menegaskan bahwa tujuan
utama pembentukan Perbup adalah memastikan subsidi pemerintah dapat dinikmati
oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Dengan adanya aturan yang jelas,
seluruh pihak akan memiliki pedoman yang sama dalam menjalankan distribusi LPG
bersubsidi.
“Oleh karena itu, kita harus
tertibkan semuanya, supaya subsidi dari pemerintah bisa dirasakan masyarakat
yang membutuhkan,” tegasnya.
DPRD Kabupaten Pati berharap
Pemkab Pati segera menindaklanjuti usulan tersebut sehingga distribusi LPG 3
kilogram dapat lebih terkontrol, harga tetap sesuai ketentuan, dan masyarakat
tidak lagi mengalami kesulitan memperoleh gas bersubsidi. (Adv)