PATI – JurnalSatuu.com, Ancaman kejahatan siber yang semakin kompleks mendorong DPRD Kabupaten Pati untuk mengingatkan seluruh aparatur pemerintah agar lebih waspada dalam beraktivitas di ruang digital. Ketua Komisi C DPRD Pati, Joni Kurnianto, menilai pencatutan identitas pejabat melalui akun palsu kini menjadi salah satu modus yang perlu mendapat perhatian serius.
Menurutnya, perkembangan
teknologi komunikasi telah memberikan banyak kemudahan bagi masyarakat maupun
pemerintah. Namun kemajuan tersebut juga dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk
melakukan berbagai tindakan penipuan.
Salah satu modus yang kerap
muncul adalah penggunaan akun media sosial atau aplikasi pesan instan yang
mengatasnamakan pejabat daerah. Akun tersebut sering digunakan untuk
menghubungi korban dengan tujuan memperoleh data pribadi maupun keuntungan
finansial.
Joni mengatakan, pihaknya telah
melakukan berbagai upaya edukasi kepada ASN agar memahami risiko yang ada di
dunia digital.
"Kami telah memberikan
sosialisasi kepada teman-teman ASN dari seluruh dinas, puskesmas, dan kecamatan
tentang bahayanya data diri di era digital seperti saat ini. Ini juga warning
dari kementerian," ungkapnya.
Ia menjelaskan bahwa ASN memiliki
tanggung jawab besar dalam menjaga keamanan informasi. Selain menyimpan data
pribadi, banyak ASN yang juga memiliki akses terhadap data pemerintahan yang
harus dilindungi dari penyalahgunaan.
Karena itu, kesadaran mengenai
keamanan digital harus terus ditingkatkan agar tidak mudah terjebak dalam
berbagai modus yang dilakukan pelaku kejahatan siber.
Joni juga menyoroti pentingnya
peran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pati dalam menjaga keamanan
ruang digital. Menurutnya, Diskominfo perlu lebih sigap ketika menerima laporan
adanya akun yang mencurigakan atau diduga menggunakan identitas pejabat tanpa
izin.
Langkah cepat sangat diperlukan
untuk mencegah semakin banyak masyarakat yang menjadi korban penipuan.
Selain melakukan penanganan
terhadap akun bermasalah, Diskominfo juga didorong untuk memperkuat kampanye
edukasi mengenai keamanan digital kepada masyarakat luas.
Penyampaian informasi dapat
dilakukan melalui media sosial resmi pemerintah, website daerah, maupun
kegiatan sosialisasi secara langsung.
"Kami berharap masyarakat
tidak mudah percaya jika ada pesan atau akun yang mengatasnamakan pejabat.
Pastikan terlebih dahulu kebenarannya melalui kanal resmi pemerintah,"
tegas Joni.
DPRD Kabupaten Pati menilai upaya
pencegahan harus dilakukan secara bersama-sama antara pemerintah dan
masyarakat. Dengan meningkatnya kesadaran terhadap keamanan digital, potensi
kejahatan siber yang memanfaatkan identitas pejabat dapat ditekan sehingga
ruang digital menjadi lebih aman dan terpercaya bagi semua pihak. (Adv)