.png)
PATI – JurnalSatuu.com , DPRD Kabupaten Pati menilai pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) tentang perlindungan petani masih belum optimal. Hingga kini, banyak petani yang terdampak banjir dan gagal panen disebut belum merasakan manfaat nyata dari regulasi tersebut.
Ketua Komisi B DPRD Kabupaten
Pati, Muslihan, mengatakan salah satu penyebab utama belum maksimalnya
perlindungan petani adalah minimnya dukungan anggaran dari pemerintah daerah.
Menurutnya, persoalan banjir di
wilayah pertanian Kabupaten Pati merupakan masalah tahunan yang seharusnya
sudah memiliki penanganan yang lebih jelas dan terstruktur. Namun kenyataannya,
bantuan terhadap petani masih terbatas.
“Kalau regulasi sudah ada tetapi
tidak dibarengi anggaran yang cukup, maka implementasinya pasti tidak maksimal.
Ini yang harus menjadi evaluasi bersama,” ujar Muslihan.
Ia menilai pemerintah daerah
perlu menunjukkan komitmen lebih serius dalam melindungi sektor pertanian.
Sebab, petani memiliki peran vital dalam menjaga ketahanan pangan dan
stabilitas ekonomi masyarakat.
Muslihan menegaskan, petani tidak
boleh dibiarkan menghadapi kerugian sendirian ketika sawah mereka rusak akibat
banjir. Pemerintah daerah harus hadir dengan solusi konkret dan bantuan yang
tepat sasaran.
“Jangan sampai petani merasa
berjuang sendiri. Pemerintah harus hadir memberikan kepastian bantuan sebagai
bentuk keberpihakan terhadap sektor pangan,” katanya.
Selain itu, DPRD Kabupaten Pati
juga meminta agar program perlindungan petani tidak hanya berhenti dalam
pembahasan rapat maupun dokumen administrasi. Menurut Muslihan, keberhasilan
sebuah regulasi harus diukur dari dampak nyata yang dirasakan masyarakat.
Ketua Komisi B DPRD Kabupaten
Pati, Muslihan, berjanji akan terus melakukan pengawasan terhadap dinas
terkait, terutama dalam pelaksanaan program yang menyentuh kebutuhan petani
secara langsung.
Pengawasan tersebut dilakukan
agar setiap hasil pembahasan anggaran benar-benar direalisasikan dan tidak
sekadar menjadi rencana tahunan yang terus tertunda.
“Kami akan terus mengawal supaya
program yang sudah direncanakan benar-benar diwujudkan dan bisa dirasakan
manfaatnya oleh masyarakat,” ungkapnya.
DPRD Kabupaten Pati juga berharap
pemerintah daerah mulai memprioritaskan penguatan sektor pertanian dalam
kebijakan pembangunan daerah. Dengan dukungan anggaran yang memadai,
perlindungan terhadap petani diyakini dapat berjalan lebih efektif.
Ke depan, DPRD Kabupaten Pati
berharap keberadaan Perda perlindungan petani benar-benar mampu menjadi solusi
bagi para petani di Kabupaten Pati, khususnya dalam menghadapi ancaman banjir
dan gagal panen yang terus berulang setiap tahun. (Adv)