.png)
PATI – JurnalSatuu.com , DPRD Kabupaten Pati kembali menyuarakan pentingnya regulasi bahan bakar minyak (BBM) solar khusus untuk nelayan. Hal itu menyusul tingginya harga BBM non subsidi yang dinilai semakin membebani biaya operasional kapal nelayan.
Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Pati,
Mukit, mengatakan usulan mengenai solar khusus nelayan sebenarnya sudah lama
disampaikan kepada pemerintah pusat. Namun hingga saat ini belum ada kejelasan
pembahasan maupun realisasinya.
“Kita sudah lama menyampaikan
agar ada solar khusus nelayan, tetapi sampai sekarang belum ada pembahasan,”
ujarnya.
Menurut Mukit, harga BBM non
subsidi untuk kapal berukuran di atas 30 GT kini mencapai sekitar Rp30 ribu per
liter. Harga tersebut dianggap terlalu tinggi jika dibandingkan dengan
pendapatan nelayan yang bergantung pada hasil tangkapan laut.
Ia menjelaskan, sebagian besar
biaya operasional kapal digunakan untuk membeli bahan bakar. Bahkan, porsinya
disebut mencapai sekitar 70 persen dari total kebutuhan melaut.
“Teman-teman nelayan tadi juga
menyampaikan bahwa sekitar 70 persen biaya operasional berasal dari BBM,”
katanya.
Politisi Demokrat itu menilai
kondisi tersebut dapat berdampak langsung terhadap kesejahteraan nelayan di
wilayah pesisir, khususnya di Kecamatan Juwana yang dikenal sebagai salah satu
sentra perikanan di Kabupaten Pati.
Karena itu, DPRD Kabupaten Pati
meminta pemerintah pusat segera mencari solusi agar nelayan tidak terus
terbebani tingginya harga BBM.
Mukit berharap kehadiran anggota
Komisi IV DPR RI, Rokhmin Dahuri, saat berkunjung ke Dermaga Desa Bendar dapat
membantu mempercepat pembahasan regulasi terkait solar khusus nelayan.
“Saya berharap aspirasi ini bisa
segera dibahas sehingga nantinya ada aturan khusus tentang solar untuk
nelayan,” ucapnya.
Menurut DPRD Kabupaten Pati,
keberadaan kebijakan BBM khusus nelayan sangat penting untuk menjaga
keberlangsungan sektor perikanan sekaligus membantu meningkatkan kesejahteraan
masyarakat pesisir.
Selain itu, regulasi tersebut
diharapkan mampu menciptakan kepastian usaha bagi nelayan yang selama ini
menghadapi tingginya biaya operasional di tengah kondisi hasil tangkapan yang
tidak selalu stabil.
DPRD Kabupaten Pati pun berharap
pemerintah pusat segera memberikan perhatian serius terhadap aspirasi para
nelayan agar aktivitas ekonomi masyarakat pesisir tetap berjalan dan sektor
perikanan daerah dapat terus berkembang. (Adv)