DPRD Pati Sebut Penanganan Banjir Tak Bisa Parsial, Harus Dibangun Sistem Drainase Menyeluruh -->

Header Menu


DPRD Pati Sebut Penanganan Banjir Tak Bisa Parsial, Harus Dibangun Sistem Drainase Menyeluruh

Jumat, 15 Mei 2026

Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Pati, Warjono

PATI – JurnalSatuu.com , Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Pati, Wardjono, menegaskan bahwa persoalan banjir di Kabupaten Pati tidak bisa ditangani secara parsial. Menurutnya, pemerintah daerah perlu membangun sistem drainase dan pengelolaan aliran air secara menyeluruh agar banjir tahunan tidak terus terjadi.

Politisi dari Fraksi PKS itu menilai banjir yang sering merendam sejumlah wilayah di Kabupaten Pati dipicu berbagai faktor, mulai dari sedimentasi sungai hingga buruknya sistem drainase di kawasan permukiman warga.

Hal tersebut disampaikannya saat mengikuti Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Forum Wartawan Pati (FWP) bekerja sama dengan Diskominfo Kabupaten Pati di Aula Diskominfo, Senin (11/05/2026).

Dalam forum itu, Wardjono meminta seluruh pihak memberikan perhatian serius terhadap persoalan banjir. Ia menilai masyarakat selama ini terlalu sering menjadi korban akibat sistem pengairan yang belum tertangani dengan baik.

“Permasalahan banjir ini harus mendapat perhatian bersama. Jangan sampai masyarakat terus menjadi korban akibat sistem drainase dan aliran sungai yang tidak tertangani dengan baik,” tegasnya.

Menurut Wardjono, normalisasi sungai memang menjadi langkah penting dalam penanganan banjir. Namun, upaya tersebut tidak akan efektif jika drainase di lingkungan permukiman masih buruk dan tidak mampu menampung debit air saat hujan deras.

Karena itu, ia mendorong pemerintah daerah menerapkan pola pembangunan infrastruktur yang terintegrasi. Pembangunan jalan, kata dia, seharusnya tidak hanya fokus pada kualitas badan jalan, tetapi juga sistem drainase yang mendukung.

“Normalisasi sungai penting, tetapi pembenahan drainase di kawasan permukiman juga harus dilakukan supaya aliran air lebih lancar. Penanganan perlu terintegrasi agar hasilnya maksimal dan tidak bersifat sementara,” ujarnya.

Wardjono juga berharap program pembangunan tahun anggaran 2026 lebih memprioritaskan daerah yang selama ini menjadi langganan banjir. Ia ingin anggaran infrastruktur benar-benar digunakan untuk menyelesaikan persoalan yang langsung dirasakan masyarakat.

Sebagai bagian dari fungsi pengawasan, DPRD Kabupaten Pati disebut akan terus mengawal penggunaan anggaran agar tepat sasaran dan memberikan dampak nyata terhadap penanganan banjir di daerah.

“Kami ingin ada solusi nyata agar masyarakat tidak terus menghadapi persoalan yang sama setiap tahun,” pungkas Wardjono. (Adv)