.jpg)
PATI – JurnalSatuu.com , Komisi B DPRD Kabupaten Pati meminta pemerintah daerah dan petugas lapangan lebih aktif melakukan sosialisasi terkait aturan baru pembelian pupuk subsidi. Sesuai arahan Kementerian Pertanian, petani kini cukup menggunakan KTP untuk menebus pupuk subsidi.
Ketua
Komisi B DPRD Kabupaten Pati, Muslihan, mengatakan penyederhanaan aturan
tersebut bertujuan mempermudah petani mendapatkan pupuk subsidi. Ia
menilai mekanisme lama yang mengharuskan petani membawa banyak dokumen cukup
merepotkan masyarakat.
“Kalau dulu kan kartu tani, itu
tidak perlu. Cukup KTP
lewat PPL masing-masing. Sehingga penerima subsidi pupuk bisa tepat sasaran,”
jelas Muslihan, Rabu (13/05/2026).
Menurutnya,
penggunaan KTP sebagai syarat utama penebusan pupuk subsidi akan membuat proses
distribusi lebih sederhana dan efisien. Petani tidak lagi diwajibkan
membawa surat pengantar desa maupun bukti pembayaran pajak.
Namun, ia menilai perubahan
regulasi tersebut harus dibarengi dengan pendampingan yang maksimal di
lapangan. Sebab, tidak semua petani memahami sistem baru yang diterapkan
pemerintah.
Karena itu, Muslihan meminta
seluruh Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) di tiap kecamatan lebih aktif turun ke
masyarakat. Ia berharap para PPL tidak hanya melakukan pendataan, tetapi juga
membantu menjelaskan prosedur pembelian pupuk subsidi kepada petani.
Selain itu, DPRD Kabupaten Pati
juga meminta Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Pati terus memantau
pelaksanaan kebijakan tersebut. Menurut Muslihan, pemerintah daerah harus siap
menerima dan menindaklanjuti berbagai keluhan yang muncul dari masyarakat.
“Dispertan juga harus proaktif
untuk menjawab keluhan masyarakat. Kami mendorong agar sesuai dengan regulasi,
bahwa masyarakat berhak menerima subsidi asalkan punya lahan pertanian dan
hanya melalui KTP karena sudah tersistem tidak perlu surat pajak,” imbuhnya.
Ia menilai kemudahan akses pupuk
subsidi menjadi salah satu langkah penting dalam mendukung produktivitas
pertanian. Apalagi pemerintah pusat saat ini juga tengah mendorong program
swasembada pangan nasional.
Muslihan pun mendukung berbagai
kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai berpihak kepada petani, mulai
dari penambahan kuota pupuk subsidi hingga penurunan harga pupuk sebesar 20
persen.
Dengan kebijakan baru tersebut,
DPRD Kabupaten Pati berharap petani di Kabupaten Pati dapat memperoleh pupuk
subsidi lebih mudah, sehingga produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani
semakin meningkat. (Adv)