.png)
PATI – JurnalSatuu.com, Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Pati, Joni Kurnianto, meminta pemerintah desa lebih memperhatikan mutu pembangunan setelah Bantuan Provinsi (Banprov) Jawa Tengah mulai dicairkan pada akhir Mei 2026. Ia menilai kualitas pembangunan harus menjadi prioritas utama dalam penggunaan dana tersebut.
Banprov yang diterima Kabupaten
Pati diketahui mencapai Rp230 miliar dan akan disalurkan ke sekitar 160 desa.
Dana tersebut diharapkan dapat mempercepat pembangunan infrastruktur di wilayah
pedesaan.
Menurut Joni, penggunaan anggaran
sebaiknya difokuskan pada pembangunan fisik yang benar-benar dibutuhkan
masyarakat. Infrastruktur jalan desa dan talud menjadi dua sektor yang dianggap
penting untuk segera ditingkatkan kualitasnya.
Ia menegaskan bahwa kebijakan
pembangunan jalan desa saat ini telah mengalami perubahan. Pemerintah desa
tidak lagi diperbolehkan menggunakan aspal biasa karena dinilai kurang
berkualitas.
“Jalan desa sekarang tidak boleh
lagi memakai aspal goreng. Harus menggunakan hotmix atau cor beton,” ungkap
Joni usai menghadiri kegiatan sosialisasi di Kantor DPUTR, Senin (18/5/2026).
Ia menjelaskan, penggunaan hotmix
dan cor beton diharapkan mampu menghasilkan jalan desa yang lebih tahan lama.
Dengan kualitas infrastruktur yang lebih baik, aktivitas masyarakat juga akan
menjadi lebih lancar.
Menurutnya, kondisi jalan desa
memiliki pengaruh besar terhadap perekonomian masyarakat. Jalan yang baik akan
mempermudah akses transportasi, distribusi hasil pertanian, hingga kegiatan
perdagangan di tingkat desa.
Selain itu, pembangunan talud
juga perlu diperhatikan karena memiliki fungsi penting dalam menjaga lingkungan
dan mengurangi risiko kerusakan akibat aliran air. Joni meminta seluruh proyek
pembangunan dilakukan sesuai standar teknis agar manfaatnya dapat dirasakan
dalam jangka panjang.
“Kalau kualitas pembangunan
bagus, tentu masyarakat akan lebih nyaman dan anggaran juga tidak cepat habis
untuk perbaikan,” katanya.
Ia juga mengingatkan pemerintah
desa agar berhati-hati dalam mengelola dana Banprov yang jumlahnya cukup besar.
Transparansi dan pengawasan dinilai penting agar penggunaan anggaran tetap
sesuai aturan dan tepat sasaran.
DPRD Kabupaten Pati, lanjut Joni,
akan terus memantau pelaksanaan pembangunan di desa-desa penerima Banprov.
Pengawasan tersebut dilakukan untuk memastikan proyek berjalan sesuai rencana
dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Ia berharap bantuan dari
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah itu mampu mendorong pemerataan pembangunan di
Kabupaten Pati. Dengan infrastruktur desa yang semakin baik, kesejahteraan
masyarakat diharapkan ikut meningkat.
“Yang terpenting pembangunan ini
benar-benar berkualitas dan bisa dimanfaatkan masyarakat dalam waktu lama,”
tandasnya. (Adv)