Tak Banyak yang Tahu, Ini Alasan DPRD Pati Datangi Kejari Secara Langsung -->

Header Menu


Tak Banyak yang Tahu, Ini Alasan DPRD Pati Datangi Kejari Secara Langsung

Sabtu, 11 April 2026

Ali Badrudin Ketua DPRD Kab. Pati bersama Kejari Pati


PATI – JurnalSatuu.com , Langkah strategis dilakukan oleh DPRD Kabupaten Pati dalam memperkuat koordinasi lintas lembaga. Ketua DPRD Kabupaten Pati, Ali Badrudin, melakukan kunjungan silaturahmi ke Kejaksaan Negeri Pati pada Rabu, 8 April 2026.

Kunjungan tersebut bukan tanpa alasan. Selain menjalin hubungan baik, pertemuan ini juga menjadi ajang diskusi mengenai berbagai isu hukum yang berkembang di Kabupaten Pati. Kepala Kejari, Hari Wibowo, menerima langsung kedatangan rombongan DPRD Kabupaten Pati.

Ali Badrudin mengungkapkan bahwa suasana pertemuan berlangsung santai namun tetap produktif. “Pertemuan kemarin saya diterima dalam suasana hangat dan penuh keakraban,” ujarnya.

Dalam diskusi tersebut, kedua pihak sepakat bahwa koordinasi yang baik menjadi kunci dalam menjalankan roda pemerintahan yang bersih dan profesional. DPRD Kabupaten Pati, pemerintah daerah, serta Kejari memiliki peran masing-masing yang harus dijalankan sesuai aturan.

Politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan ini juga menekankan pentingnya pemahaman terhadap tupoksi agar tidak terjadi pelanggaran hukum. Menurutnya, kesalahan dalam memahami kewenangan bisa berdampak serius bagi institusi.

Ali Badrudin berharap kolaborasi ini dapat menciptakan sistem pemerintahan yang lebih transparan dan berorientasi pada pelayanan publik. “Kita diskusi untuk kemajuan Kabupaten Pati,” katanya.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa Kejari juga memiliki visi yang sama dalam menjaga stabilitas daerah. “Pak Kajari ingin Pati aman, maju, dan tentram,” tambahnya.

Kunjungan ini menjadi salah satu langkah konkret dalam membangun komunikasi yang lebih intens antar lembaga. Dengan sinergi yang kuat, diharapkan berbagai tantangan pemerintahan dapat dihadapi secara bersama-sama.

Upaya seperti ini dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus memastikan setiap kebijakan berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku. (Adv)