SEMARANG – JurnalSatuu.com , Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi melantik dan mengambil sumpah/janji jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Fungsional Ahli Utama di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, di Grhadhika Bhakti Praja, Semarang, Senin (27/4/2026).
Total ada 27 pejabat yang dilantik, terdiri atas 26 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan satu Pejabat Fungsional Ahli Utama. Dari jumlah tersebut, 13 pejabat mendapatkan promosi, dan 13 pejabat mengalami pergeseran atau mutasi.
“Mutasi atau rotasi adalah hal yang wajar. Untuk kesegaran organisasi itu sendiri. Sehingga birokrasi kita bisa sehat, berdaya guna, sehingga bermanfaat bagi masyarakat banyak,” kata Ahmad Luthfi.
Dia menegaskan, jabatan merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan, baik kepada diri sendiri maupun kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena itu, para pejabat diminta bekerja dengan integritas, profesionalitas, dan memberi nilai tambah bagi organisasi.
“Jabatan apapun yang kita emban adalah suatu amanat yang harus kita pertanggungjawabkan, kepada diri sendiri maupun kepada Tuhan Yang Maha Esa,” ujarnya.
Luthfi menyampaikan, pelantikan tersebut telah melalui mekanisme merit system (sistem merit), dan telah diverifikasi Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Proses itu menjadi dasar legitimasi pengangkatan jabatan para pejabat yang dilantik.
Dia menegaskan, tidak ada praktik titipan dalam proses pengisian jabatan tersebut. Prinsip itu, kata dia, harus menjadi patokan dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik.
“No titip-titip, no jasa penitipan. Ini tolong jadikan patokan kita, sehingga kita nanti menganut adanya clear dan good governance,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Luthfi meminta para pejabat baru, terutama kepala organisasi perangkat daerah (OPD), agar tidak terjebak pada birokrasi yang panjang dan melelahkan. Menurutnya, birokrasi harus hadir untuk melayani, bukan sekadar menjalankan urusan administratif.
“Kami pengin birokrasi kita itu melayani,” tandasnya.
Gubernur meminta kepala OPD yang baru dilantik segera melakukan perubahan di unit kerja masing-masing. Para pejabat diminta memotong jalur birokrasi yang tidak efektif, terutama yang berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat.
Luthfi kembali mengingatkan pentingnya respons cepat terhadap keluhan masyarakat. Dia meminta agar tidak ada keluhan publik yang dibiarkan terlalu lama tanpa jawaban.
“Sehingga tidak ada lagi komplain publik dari masyarakat. 1×24 jam harus terjawab dalam rangka memberikan pelayanan masyarakat,” tegas Luthfi.
Seluruh fungsi pelayanan pemerintah, lanjut dia, mulai dari kesehatan, infrastruktur, hingga urusan pemerintahan daerah, harus mampu mereduksi keluhan masyarakat. Kritik dari publik juga harus diterima, sebagai masukan untuk memperbaiki kinerja.
Luthfi menakankan, pejabat yang baru dilantik harus langsung membawa nilai tambah dan perubahan, setelah kembali ke unit kerja masing-masing. Meski orang yang mengisi jabatan bisa berganti, birokrasi harus tetap berjalan dan semakin baik.
Dalam kesempatan itu, gubernur menyinggung capaian Jawa Tengah yang dinilai baik, berkat kolaborasi antarlembaga dan OPD. Menurutnya, kolaborasi tersebut harus terus diperkuat agar kinerja pembangunan dan pelayanan publik semakin meningkat.
Sebagai informasi, sejumlah pejabat yang dilantik pada kesempatan itu Muhammad Masrofi sebagai Kepala Bapenda, Harso Susilo (Kepala Badan Kesbangpol), Dwianto Pryonugroho (Kepala BPKAD), serta Yusmanto (Kepala Bappeda).
Pada jajaran kepala dinas, Widi Hartanto (Kepala Dinas Ketahanan Pangan), dr Zulfachmi Wahab (Kepala Dinas Kesehatan), Aria Chandra Destianto (Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga), Lilik Henry Ristanto (Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital), serta Heru Djatmika (Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan).
Sementara itu, jabatan kepala biro diisi Yasip Khasani sebagai Kepala Biro Organisasi, Edy Iswanto (Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerja Sama), Syamsudin Isnaini (Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan), Laksono Dewanto (Kepala Biro Umum), serta Johan Hadiyanto (Kepala Biro Perekonomian).
Selain itu, Urip Sihabudin dilantik sebagai Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Jateng, Agung Hariyadi (Sekretaris DPRD Jateng), dan Hanung Cahyo Saputro (Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik).
Adapun sejumlah jabatan direktur dan wakil direktur rumah sakit daerah juga turut diisi, antara lain RSUD Dr Moewardi, RSUD Prof Dr Margono Soekarjo, RSUD dr Adhyatma MPH, RSJD Dr RM Soedjarwadi, RSJD dr Amino Gondohutomo, dan RSJD Dr Arif Zainudin.
Satu pejabat lainnya, Dyah Lukisari, dilantik dalam Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan Ahli Utama pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
(Hms.Jtg)