PATI – JurnalSatuu.com , Persoalan backlog perumahan dan kebutuhan hunian layak menjadi fokus pembahasan dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Disperkim bersama DPRD Kabupaten Pati.
Dalam
forum tersebut, berbagai pemangku kepentingan hadir untuk mencari solusi atas
permasalahan perumahan di Kabupaten Pati, termasuk akses pembiayaan bagi
masyarakat berpenghasilan rendah.
Kepala
Bidang Perumahan Disperkim Pati, Ahmad Qosim, menjelaskan bahwa program
perumahan bersubsidi memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memiliki rumah.
“Bagi
masyarakat berpenghasilan di bawah Rp8,5 juta atau Rp10 juta bagi yang sudah
menikah, bisa mengakses kredit perumahan bersubsidi melalui FLPP,” jelasnya.
Ia
menambahkan, pemerintah akan terus mengawasi pembangunan perumahan agar sesuai
dengan standar serta memastikan tersedianya ruang terbuka hijau.
Di
sisi lain, Wakil Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Pati, Samsi, menegaskan bahwa
kebutuhan akan rumah layak merupakan hal mendasar bagi masyarakat.
“Kita
dorong agar program ini segera terealisasi,” ujarnya.
Anggota
Komisi C DPRD Kabupaten Pati, H. Wardjono, menilai bahwa FGD ini penting untuk
mengidentifikasi masalah secara langsung di lapangan.
“Kegiatan
ini untuk mendapatkan permasalahan yang real, termasuk RTLH dan backlog,”
katanya.
Wardjono
juga menambahkan bahwa DPRD Kabupaten Pati akan berperan aktif dalam
menjembatani berbagai sumber pendanaan, baik dari APBN, CSR, maupun pihak
swasta.
Melalui
forum ini, diharapkan lahir solusi komprehensif yang mampu mempercepat
penyediaan hunian layak bagi masyarakat Kabupaten Pati.