PATI – JurnalSatuu , Aksi demonstrasi petani hutan sosial di Kabupaten Pati akhirnya mendapat respons dari DPRD Kabupaten Pati. Para wakil rakyat menyoroti minimnya jatah pupuk subsidi yang diterima petani dan meminta pemerintah segera mengambil langkah nyata.
Puluhan
petani sebelumnya mengeluhkan bahwa mereka hanya mendapatkan sekitar 20 persen
dari kebutuhan pupuk. Kondisi ini dinilai sangat mempengaruhi produktivitas
pertanian mereka.
Ketua
Komisi B DPRD Kabupaten Pati, Muslihan, S.Pd.I, M.Pd, mengatakan bahwa pihaknya
telah berkoordinasi dengan Dinas Pertanian dan mendorong agar segera dilakukan
komunikasi dengan Kementerian Pertanian.
“Kami
mendorong agar persoalan ini segera dikomunikasikan dengan kementerian untuk
mencari solusi terbaik,” ujarnya.
Muslihan,
S.Pd.I, M.Pd menegaskan bahwa sektor pertanian harus mendapatkan perhatian
serius, terutama dalam hal ketersediaan pupuk. Menurutnya, jika kebutuhan dasar
petani tidak terpenuhi, maka dampaknya akan luas terhadap perekonomian daerah.
Muslihan
juga menyebut bahwa pemerintah pusat sebenarnya telah memberikan kemudahan
dalam distribusi pupuk. Namun, implementasi di daerah masih perlu diperbaiki.
Di
sisi lain, Kepala Dispertan Pati, Ratri Wijayanto, menjelaskan bahwa pembatasan
jatah pupuk didasarkan pada aturan komposisi tanaman di kawasan hutan.
“Komposisi
tanaman di kawasan hutan mengatur bahwa hanya 20 persen lahan untuk tanaman
musiman,” jelasnya.
Ketua
Komisi B DPRD Kabupaten Pati, Muslihan, S.Pd.I, M.Pd memastikan bahwa
pemerintah daerah akan tetap berupaya memenuhi kebutuhan pupuk bagi petani yang
memenuhi syarat.
DPRD
Kabupaten Pati berharap permasalahan ini segera terselesaikan agar tidak
menimbulkan gejolak di kalangan petani serta menjaga stabilitas sektor
pertanian di Kabupaten Pati. (Adv)