Pati - JurnalSatuu.com, – Penurunan drastis Dana Desa pada tahun 2026 hingga mencapai sekitar 70 persen menjadi perhatian serius berbagai pihak. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada aspek administratif pemerintahan desa, tetapi juga menyentuh langsung kehidupan masyarakat di tingkat akar rumput. Hal ini mendapat tanggapan Narso, selaku Ketua Komisi A DRD Kabupaten Pati.
"Oleh karena itu, kami minta kepada kepala untuk menggunakan dana desa tersebut dengan mengutamakan program wajib atau skala prioritas," ujar Narso.
Menurut Narso, berkurangnya Dana Desa secara signifikan akan memengaruhi sejumlah program pembangunan yang selama ini menjadi andalan desa, seperti pembangunan infrastruktur jalan, irigasi, hingga program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Ia menyebut bahwa desa harus mampu beradaptasi dengan situasi tersebut melalui perencanaan yang lebih matang dan selektif.
“Situasi ini mengharuskan pemerintah desa untuk lebih kreatif dan inovatif. Program-program yang tidak mendesak harus ditunda, sementara kebutuhan pokok masyarakat harus tetap menjadi prioritas utama,” ungkapnya.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah desa, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menghadapi keterbatasan anggaran ini. Menurutnya, gotong royong dan partisipasi aktif masyarakat menjadi solusi alternatif untuk tetap menjaga keberlangsungan pembangunan desa.
Narso juga mengingatkan bahwa transparansi dalam pengelolaan Dana Desa menjadi hal yang tidak bisa ditawar. Dalam kondisi anggaran terbatas, potensi konflik sosial dapat meningkat apabila masyarakat tidak mendapatkan informasi yang jelas terkait penggunaan dana.
Di sisi lain, ia berharap pemerintah pusat dapat melakukan evaluasi terhadap kebijakan pengalokasian Dana Desa, sehingga tidak menimbulkan kesenjangan pembangunan antarwilayah. Baginya, desa tetap merupakan ujung tombak pembangunan nasional yang tidak boleh diabaikan.
Dengan berbagai tantangan tersebut, ia optimistis bahwa desa-desa di Kabupaten Pati mampu bertahan dan terus berkembang, asalkan didukung dengan kebijakan yang tepat dan partisipasi masyarakat yang kuat.
“Pesan saya, kepala desa harus berhati-hati dalam penggunanan anggaran tersebut. Gunakan dana desa sesuai peruntukannya, dan jangan lupa, transparansi anggaran harus menjadi hal serius yang harus diutamakan," tegasnya.
Sebagaimana diketahui, pada tahun 2026 ini, desa yang biasanya menerima alokasi anggaran dari Pemerintah Pusat di atas 1 milyar, dana yang diterima tinggal kisaran 200 sampai 300 jutaan rupiah. Penurunan yang terjadi di setiap desa mencapai rata-rata pada kisaran 70 persen. (Adv)