.png)
PATI – JurnalSatuu.com, Rencana penyerapan produk peternakan lokal untuk mendukung kebutuhan dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendorong DPRD Kabupaten Pati meminta adanya komunikasi yang lebih terbuka antara asosiasi dan peternak.
Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Pati, Muslihan, mengatakan persoalan
pendataan menjadi bagian penting sebelum pembahasan penyerapan hasil peternakan
dilakukan lebih jauh. Menurutnya, data anggota Asosiasi Peternak Pati harus
jelas agar tidak muncul kesalahpahaman di lapangan.
DPRD, kata Muslihan, mendukung keberadaan asosiasi sebagai wadah bagi para
pelaku usaha peternakan untuk berkomunikasi dan menyampaikan aspirasi. Namun,
keberadaan asosiasi harus dibarengi dengan keterbukaan informasi mengenai siapa
saja peternak yang menjadi anggotanya.
“Kami sepakat dengan adanya asosiasi ini. Tapi agar tidak terjadi mis
komunikasi antar peternak, memang harus ada komunikasi antara asosiasi,
pemerintah, dan kami DPRD,” kata Muslihan, Selasa (18/8/2026).
Ia mengungkapkan, DPRD Kabupaten Pati masih menerima komunikasi dari
peternak yang mengaku tidak masuk dalam asosiasi. Kondisi tersebut menjadi
perhatian karena pembahasan mengenai penyerapan telur maupun produk peternakan
lainnya berkaitan langsung dengan kepentingan para pelaku usaha.
Karena itu, Muslihan meminta asosiasi melakukan inventarisasi anggota
secara resmi. Data tersebut dapat digunakan untuk memperjelas keterwakilan
peternak sekaligus menjadi bahan dalam pembahasan kebijakan.
“Tetapi asosiasi juga harus memiliki data-data para peternak yang
tergabung. Soalnya banyak yang menghubungi kami mereka-mereka yang tidak masuk
dalam asosiasi,” ujarnya.
Menurut Muslihan, persoalan komunikasi perlu diselesaikan agar aspirasi
peternak dapat disampaikan secara utuh kepada pemerintah daerah maupun DPRD Kabupaten
Pati. Data yang valid juga akan membantu menghindari kesalahpahaman ketika
kebijakan terkait penyerapan produk peternakan mulai dibahas.
DPRD Kabupaten Pati berharap asosiasi, pemerintah daerah, dan peternak
dapat membangun mekanisme komunikasi yang lebih terbuka. Dengan begitu,
pembahasan mengenai penyerapan telur untuk kebutuhan MBG dapat dilakukan
berdasarkan data dan kondisi nyata di lapangan.
Langkah tersebut dinilai penting agar kebijakan yang nantinya diambil tidak
hanya berjalan transparan, tetapi juga mampu memberikan manfaat bagi para
pelaku usaha peternakan Kabupaten Pati. (ADV)