PATI – JurnalSatuu.com, Upaya memberantas perdagangan rokok ilegal di Kabupaten Pati dinilai membutuhkan pengawasan hingga ke tingkat desa. DPRD Pati mendorong aparat penegak aturan di daerah memperkuat koordinasi dengan pemerintah kecamatan dan desa agar peredaran rokok tanpa pita cukai tidak semakin meluas.
Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Pati, Teguh Bandang Waluyo, mengatakan
pengawasan yang melibatkan berbagai unsur pemerintahan diperlukan untuk
menjangkau wilayah yang selama ini berada jauh dari pusat pengawasan.
Menurutnya, keberadaan rokok ilegal memberikan dampak terhadap penerimaan
negara. Produk rokok yang tidak dilengkapi pita cukai tidak memberikan
kontribusi terhadap pendapatan negara melalui sektor cukai.
Penerimaan tersebut seharusnya dapat dimanfaatkan untuk mendukung berbagai
kebutuhan pembangunan. Oleh karena itu, Teguh mendukung langkah pencegahan
maupun penindakan terhadap peredaran rokok ilegal.
“Kami mendukung upaya pemberantasan peredaran rokok ilegal yang berdampak
merugikan pendapatan negara dari sektor cukai,” ujarnya.
Ia menilai Satpol PP tidak bisa bekerja sendiri dalam melakukan pengawasan.
Pemerintah kecamatan dan desa perlu dilibatkan karena memiliki jangkauan
langsung terhadap kondisi masyarakat di wilayahnya.
Kerja sama tersebut diharapkan dapat membantu menemukan sekaligus mencegah
praktik jual beli rokok ilegal di wilayah yang sulit dijangkau oleh pengawasan
terpusat.
Teguh pun secara khusus mendorong koordinasi antara Satpol PP dengan camat
dan kepala desa. Menurutnya, sinergi tersebut dapat mempersempit ruang bagi
peredaran rokok tanpa pita cukai.
“Harapannya, Satpol PP bisa berkolaborasi dengan camat maupun kepala desa,
sehingga wilayah yang jauh dari pengawasan dapat terbebas dari praktik jual
beli rokok ilegal,” tegasnya.
Dengan pola pengawasan yang melibatkan pemerintah hingga tingkat desa, DPRD
Kabupaten Pati berharap pemberantasan rokok ilegal dapat dilakukan lebih
optimal. Selain menekan peredaran produk tanpa pita cukai, langkah tersebut
juga ditujukan untuk melindungi penerimaan negara dari sektor cukai. (ADV)