.png)
PATI – JurnalSatuu.com, Komisi C DPRD Kabupaten Pati memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan program infrastruktur yang dikerjakan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) sepanjang 2026. Pengawasan dilakukan melalui rapat koordinasi untuk mengevaluasi perkembangan pekerjaan sekaligus memastikan pelaksanaan anggaran berjalan sesuai perencanaan.
Rakor antara Komisi C dan DPUTR tersebut berlangsung pada Rabu (26/8/2026).
Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Pati, Joni Kurnianto, mengatakan pengawasan
diperlukan karena sejumlah program pembangunan berkaitan langsung dengan
kepentingan masyarakat.
“Kami rakor dengan DPUTR membahas pelaksanaan di 2026 sampai sejauh mana
sudah dilaksanakan,” ujar Joni.
Dalam pertemuan tersebut, DPRD Kabupaten Pati turut membahas status
sejumlah pekerjaan infrastruktur. Dari hasil pembahasan, pekerjaan yang telah
memasuki tahap kontrak memiliki nilai sekitar Rp102 miliar. Sedangkan pekerjaan
dengan nilai kurang lebih Rp26 miliar masih berada dalam proses lelang.
Joni mengatakan perkembangan pekerjaan yang masih dalam proses tersebut
diharapkan dapat terlihat lebih jelas pada akhir Agustus. Hal ini menjadi
penting agar pelaksanaan pembangunan tetap berjalan berdasarkan target dan
perencanaan yang telah disusun.
“Yang sudah kontrak Rp102 miliar sekian dan yang masih lelang Rp26 miliar,
diperkirakan akhir Agustus sudah terlihat sesuai dengan perencanaan,” jelasnya.
Menurut Joni, koordinasi antara legislatif dan pemerintah daerah menjadi
bagian penting dalam mengawal penggunaan anggaran. DPRD Kabupaten Pati ingin
memastikan anggaran yang telah dialokasikan untuk pembangunan tidak hanya
terserap, tetapi juga menghasilkan pekerjaan yang sesuai kebutuhan masyarakat.
Pengawasan secara berkala juga dinilai dapat membantu melihat perkembangan
pekerjaan sejak tahap awal hingga penyelesaian. Dengan koordinasi tersebut,
Komisi C berharap pelaksanaan program DPUTR dapat berlangsung lebih efektif.
DPRD Kabupaten Pati menargetkan seluruh pekerjaan infrastruktur yang telah
direncanakan dapat berjalan optimal dan diselesaikan sesuai target. Pengawasan
terhadap pelaksanaan anggaran pun akan terus dilakukan untuk memastikan manfaat
pembangunan dapat dirasakan masyarakat. (ADV)