Bedah Dua RTLH di Pati Dukung Semangat Penyediaan Hunian Layak -->

Header Menu

Bedah Dua RTLH di Pati Dukung Semangat Penyediaan Hunian Layak

Kamis, 27 Agustus 2026

Wakil Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Pati, Endah Sri Wahyuningati

PATI – JurnalSatuu.com,
Semangat menyediakan hunian yang layak bagi masyarakat turut diwujudkan melalui program bedah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Pati. Sebanyak dua rumah warga menjadi sasaran program yang digagas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Pati bersama Forum Pengembang Perumahan Pati Indonesia (FPPPI).

Wakil Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Pati, Endah Sri Wahyuningati, turut mendampingi Plt. Bupati Pati Risma Ardhi Chandra dalam peresmian dimulainya program tersebut di Desa Sukoharjo, Kecamatan Margorejo.

Bu Ning, sapaan Endah Sri Wahyuningati, menyebut program tersebut sebagai bentuk kepedulian para pengembang perumahan kepada masyarakat yang membutuhkan. Menurutnya, kegiatan itu sekaligus menjadi bagian dari dukungan terhadap program Presiden terkait pembangunan 3 juta rumah.

Pelaksanaan bedah rumah tersebut juga berkaitan dengan momentum Hari Perumahan Nasional (Hapernas) 2026. Sebelumnya, peletakan batu pertama telah dilakukan sebagai tanda dimulainya pembangunan bagi keluarga kurang mampu.

“Ini adalah dalam rangka memperingati Hari Perumahan Nasional (Hapernas) tahun 2026. Kemarin telah dilaksanakan peletakkan batu pertama program bedah rumah bagi keluarga kurang mampu sebagai bentuk kepedulian dan sinergi dalam mewujudkan hunian yang layak bagi masyarakat,” ungkap Bu Ning.

Ia menegaskan, perhatian terhadap hunian masyarakat tidak seharusnya hanya berorientasi pada pembangunan fisik. Rumah yang layak juga menjadi bagian dari pemenuhan kebutuhan dasar sekaligus memberikan rasa aman dan nyaman bagi keluarga.

DPRD Kabupaten Pati pun menyatakan dukungannya terhadap keberlanjutan program tersebut. Lembaga legislatif berharap bantuan serupa dapat menyentuh masyarakat yang benar-benar membutuhkan, khususnya warga yang masih tinggal di rumah dengan kondisi tidak layak huni.

Bu Ning juga mendorong agar kerja sama antara pemerintah daerah dan kalangan pengembang dapat terus berkembang sehingga manfaat program tidak berhenti pada dua rumah yang menjadi sasaran awal.

“Semoga kolaborasi antara pemerintah dengan FPPI ini bisa terus tumbuh serta menghadirkan rumah yang lebih layak, aman, dan nyaman bagi masyarakat,” tandasnya. (ADV)