Pertemuan yang berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD Pati itu mempertemukan para peternak dengan jajaran legislatif untuk membahas persoalan penyerapan hasil ternak. Komoditas seperti telur dan daging ayam menjadi perhatian karena selama ini peternak membutuhkan kepastian pasar agar hasil produksinya dapat terserap dengan harga yang lebih baik.
Ketua DPRD Pati Ali Badrudin menyatakan bahwa aspirasi tersebut tidak berhenti pada tingkat daerah. DPRD akan berusaha membawa persoalan tersebut dalam koordinasi dengan pihak MBG di tingkat pusat.
Menurut Ali, keberadaan dapur MBG di berbagai wilayah dapat dimanfaatkan sebagai bagian dari rantai penyerapan hasil produksi peternak Pati. Namun, skema tersebut harus disiapkan berdasarkan data mengenai kebutuhan dapur dan kemampuan produksi peternak.
“Kami akan koordinasikan dengan MBG pusat bagaimana hasil peternakan lokal, terutama telur dan daging ayam bisa diakomodir dalam pemenuhan kebutuhan dapur MBG,” ujarnya.
Ali menilai komunikasi lintas pihak menjadi kunci agar peluang tersebut dapat diwujudkan. Tidak hanya DPRD dan pemerintah daerah, para peternak serta pengelola dapur MBG juga harus terlibat dalam pembahasan.
Ia berharap dinas terkait segera melakukan langkah konkret, termasuk membantu menciptakan kondisi usaha yang mendukung peternak. Salah satu persoalan yang turut menjadi perhatian adalah harga pakan yang dinilai berpengaruh terhadap biaya produksi.
Di sisi lain, Pemkab Pati mulai menyiapkan langkah pendataan peternak. Plt Bupati Pati Chandra mengatakan proses tersebut dilakukan melalui penyusunan data peternak lokal dan geotagging.
Pendataan itu diperlukan agar pemerintah mengetahui secara pasti lokasi, keberadaan, serta kesiapan peternak yang berpotensi menjadi pemasok kebutuhan MBG.
“Pemkab Pati sedang menyusun data peternak lokal sekaligus melakukan geotagging. Ini untuk memastikan peternak yang ada benar-benar terverifikasi dan siap memasok kebutuhan MBG,” kata Chandra.
Dengan tersedianya data yang lebih akurat, pola distribusi dan penyerapan hasil ternak diharapkan dapat disusun secara lebih efektif. Upaya tersebut sekaligus membuka peluang agar program MBG memberikan dampak ekonomi langsung bagi pelaku usaha peternakan di daerah. (Red)