.png)
PATI – JurnalSatuu.com, Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pati diharapkan semakin mengedepankan prinsip kehati-hatian dan disusun berdasarkan kemampuan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Harapan tersebut disampaikan Fraksi PKB DPRD Kabupaten Pati dalam pandangan umum terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Ketua Fraksi PKB DPRD Kabupaten Pati, Muntamah, mengatakan penyusunan
anggaran yang mempertimbangkan proyeksi PAD akan menghasilkan kebijakan fiskal
yang lebih tepat sasaran. Dengan demikian, pelaksanaan program pemerintah dapat
berjalan optimal tanpa meninggalkan anggaran yang terlalu besar di akhir tahun.
Menurutnya, salah satu
catatan yang muncul dalam pelaksanaan APBD 2025 adalah besarnya nilai Sisa
Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) yang mencapai ratusan miliar rupiah. Kondisi tersebut dinilai menjadi gambaran bahwa proses
perencanaan dan pelaksanaan anggaran masih perlu diperbaiki.
Selain itu, Muntamah juga mengaitkan kondisi tersebut dengan raihan opini
Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang diperoleh Kabupaten Pati dalam laporan
keuangan APBD Tahun Anggaran 2025.
"Penyusunan APBD perlu disesuaikan dengan PAD atau proyeksi alokasi
anggaran yang telah disesuaikan dan mengedepankan kepentingan rakyat, lebih
produktif dan bermanfaat nyata," tegas Muntamah.
Ia menjelaskan bahwa anggaran daerah seharusnya disusun berdasarkan
kemampuan riil pemerintah daerah sehingga setiap program pembangunan memiliki
peluang besar untuk direalisasikan sesuai target.
Ketua Fraksi PKB DPRD Kabupaten Pati, Muntamah, menilai pendekatan tersebut
juga akan meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran sekaligus memperkuat
akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Apabila penyusunan APBD dilakukan
secara realistis, maka potensi munculnya SiLPA dalam jumlah besar dapat diminimalkan.
Lebih jauh, pemerintah daerah diharapkan mampu memprioritaskan
program-program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Dengan
demikian, setiap kebijakan anggaran tidak hanya terserap secara administratif,
tetapi juga menghasilkan dampak nyata bagi pembangunan daerah.
Muntamah berharap evaluasi terhadap pelaksanaan APBD 2025 menjadi momentum
untuk memperbaiki kualitas perencanaan anggaran pada tahun berikutnya.
Penyusunan APBD yang berbasis pada kemampuan PAD diyakini akan mendukung
terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan
berorientasi pada kepentingan masyarakat Kabupaten Pati. (Adv)