Ali menilai langkah perusahaan tersebut perlu mendapat penjelasan yang
jelas karena program beasiswa merupakan hasil kesepakatan bersama ketika masih
dipimpin mantan Bupati Sudewo. Menurutnya, perubahan kepemimpinan di
pemerintahan tidak seharusnya memengaruhi pelaksanaan komitmen yang telah
disepakati.
"Intinya Pak Plt harus memanggil para perusahaan yang terlibat. Ini
kan dulu komitmen mereka bersama bupati saat itu. Manakala bupati terdahulu
dinonaktifkan, maka perusahaan juga tak boleh berhenti karena ini adalah
komitmen bersama," tegas Ali.
Ia mengatakan, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mempertemukan
seluruh perusahaan yang terlibat agar diketahui secara pasti dasar penghentian
bantuan CSR tersebut. Dengan demikian, pemerintah dapat menentukan langkah
penyelesaian yang tepat.
Di sisi lain, Ali turut menanggapi usulan Pelaksana Tugas Bupati Pati,
Risma Ardhi Chandra, yang mengemukakan kemungkinan pendanaan beasiswa berasal
dari APBD. Menurutnya, pengalihan pembiayaan ke APBD tidak dapat dilakukan
begitu saja karena seluruh penggunaan anggaran daerah memiliki prosedur yang
harus dipenuhi.
Selain melalui pembahasan bersama DPRD Kabupaten Pati, setiap program juga
harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah serta prioritas pembangunan
yang telah ditetapkan sebelumnya. Karena itu, solusi tersebut memerlukan kajian
mendalam agar tidak mengganggu program pembangunan lainnya.
Ketua DPRD Kabupaten Pati, Ali Badrudin, berpandangan bahwa penyelesaian
persoalan sebaiknya dimulai dengan menelusuri kembali isi kesepakatan awal
antara pemerintah daerah dan perusahaan penyumbang CSR. Jika komitmen tersebut
masih berlaku, maka perusahaan diharapkan tetap melaksanakan tanggung jawab
sosialnya sesuai kesepakatan.
Menurutnya, keberlanjutan Program Beasiswa Garuda memiliki arti penting
bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Pati. Oleh sebab
itu, semua pihak perlu mengedepankan kepentingan pendidikan dibandingkan
persoalan pergantian kepemimpinan.
DPRD Kabupaten Pati menyatakan siap mengawal pembahasan mengenai kelanjutan
pendanaan program tersebut. Harapannya, pemerintah daerah bersama perusahaan
dapat menemukan solusi terbaik sehingga para penerima manfaat tetap memperoleh
dukungan pendidikan secara berkelanjutan tanpa membebani APBD secara
berlebihan. (Adv)