PATI – JurnalSatuu.com, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati mendorong seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk memanfaatkan hasil pertanian lokal sebagai sumber bahan baku utama. Langkah tersebut dinilai mampu memberikan manfaat ganda, yakni meningkatkan kualitas pasokan pangan sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat.
Ketua DPRD Kabupaten Pati, Ali Badrudin, mengatakan bahwa selama ini hasil panen petani umumnya masih melalui tengkulak sebelum sampai ke dapur MBG. Menurutnya, pola distribusi tersebut perlu ditata agar petani memiliki peluang lebih besar menjadi pemasok langsung.
“Kalau itu harus ada penataan yang lebih lanjut antara supplier dengan mitra dari MBG tersebut. Tentunya ada koordinasi supaya hasil pertanian yang diambil atau dibeli oleh tengkulak bisa disalurkan ke dapur-dapur tadi,” ujarnya.
Ia menilai, apabila dapur MBG dapat membeli bahan pangan langsung dari petani, maka nilai ekonomi yang diterima petani akan lebih optimal. Selain itu, rantai distribusi yang lebih pendek juga berpotensi menjaga kestabilan harga dan ketersediaan bahan baku.
Meski demikian, Ali mengingatkan bahwa proses pengadaan tetap harus memperhatikan ketentuan harga yang berlaku. Pembelian bahan pangan harus dilakukan secara wajar dan tidak melampaui batas harga yang telah ditetapkan pemerintah.
“Tentunya juga harus mengingat, karena harganya jangan sampai melebih pasaran, kan ada juga batas HET-nya,” jelasnya.
Selain soal penyerapan hasil pertanian lokal, DPRD juga menaruh perhatian terhadap pengelolaan anggaran program MBG. Menurut Ali, evaluasi penggunaan dana harus dilakukan secara berkala agar pelayanan kepada penerima manfaat tetap maksimal.
Ia mencontohkan bahwa anggaran yang telah ditetapkan harus benar-benar digunakan untuk kepentingan program tanpa mengurangi kualitas layanan maupun menu makanan yang diberikan.
“Evaluasinya tentunya pelayanan yang terbaik dengan misal saja diangkat 10 ribu ya dibelanjakan 10 ribu,” katanya.
DPRD Kabupaten Pati juga terus berkoordinasi dengan tim pengawas MBG untuk memastikan seluruh menu yang disajikan memenuhi standar kualitas, kebersihan, dan kelayakan konsumsi. Pengawasan tersebut dilakukan agar program yang menjadi prioritas pemerintah pusat itu dapat berjalan sesuai tujuan.
“Kami bersama-sama dengan tim pengawas dari MBG tentunya DPRD juga melakukan pengawasan supaya jangan sampai ada yang basi, ada yang tidak memenuhi standar, dan kemudian menunya jelek,” pungkasnya. (Red)