.png)
PATI – JurnalSatuu.com, Setelah pemerintah menetapkan harga khusus BBM non-subsidi bagi nelayan, DPRD Kabupaten Pati mengingatkan pentingnya pengawasan dalam proses distribusi agar kebijakan tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat pesisir. Komisi B DPRD menilai pengawasan menjadi faktor utama untuk mencegah penyimpangan dalam penyaluran BBM.
Sekretaris Komisi B DPRD Kabupaten Pati, Mukit, mengatakan kebijakan yang
berpihak kepada nelayan harus diikuti dengan sistem distribusi yang akuntabel
sehingga tidak dimanfaatkan oleh pihak yang tidak memiliki hak menerima
fasilitas tersebut.
"Pengawasan harus dilakukan bersama agar tidak terjadi penyimpangan.
Jangan sampai kebijakan yang baik ini justru dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang
tidak berhak," tegas Mukit.
Menurutnya, DPRD Kabupaten Pati akan menjalankan fungsi pengawasan secara
aktif melalui koordinasi dengan pemerintah daerah, instansi teknis, serta
pihak-pihak yang terlibat dalam proses distribusi BBM khusus nelayan.
"DPRD Kabupaten Pati akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan
instansi terkait untuk memastikan distribusi berjalan sesuai ketentuan,"
lanjutnya.
Pemerintah menetapkan harga BBM non-subsidi sebesar Rp15.000 per liter
untuk kapal nelayan berukuran 30 hingga 200 GT sebagai upaya mengurangi beban
operasional sektor perikanan. Adapun kapal di bawah 30 GT tetap memperoleh BBM
bersubsidi dengan harga Rp6.800 per liter.
Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut dari berbagai aspirasi nelayan
yang selama beberapa bulan terakhir mengeluhkan tingginya harga bahan bakar.
Sebelumnya, ribuan nelayan di Kabupaten Pati menggelar aksi unjuk rasa di depan
Kantor Bupati untuk meminta solusi atas meningkatnya biaya melaut.
DPRD Kabupaten Pati menilai keputusan pemerintah pusat menjadi langkah
positif dalam mendukung keberlangsungan usaha perikanan tangkap. Namun
demikian, manfaat kebijakan hanya akan dirasakan apabila distribusi berlangsung
sesuai aturan dan tepat sasaran.
Komisi B berharap seluruh pemangku kepentingan dapat bekerja sama mengawal
implementasi kebijakan tersebut. Dengan pengawasan yang optimal, harga BBM
khusus diharapkan mampu meningkatkan produktivitas nelayan, memperkuat
perekonomian masyarakat pesisir, serta menjaga keberlangsungan sektor perikanan
di Kabupaten Pati. (Adv)