PATI - JurnalSatuu.com, Kebijakan pemerintah menetapkan harga bahan bakar minyak (BBM) khusus nelayan sebesar Rp15.000 per liter menjadi kabar yang paling dinanti masyarakat pesisir Kabupaten Pati. Program tersebut berlaku bagi kapal nelayan berkapasitas 30 hingga 200 Gross Ton (GT), sehingga diharapkan mampu menekan biaya operasional yang selama ini menjadi kendala utama saat melaut.
Sebelumnya, nelayan di Pati harus membeli BBM non-subsidi dengan harga sekitar Rp30.000 per liter. Tingginya harga bahan bakar membuat biaya produksi meningkat dan berdampak langsung pada berkurangnya pendapatan nelayan.
Perubahan kebijakan tersebut merupakan hasil dari perjuangan panjang yang dilakukan para nelayan sejak menggelar aksi penyampaian aspirasi pada 4 Mei 2026. Dalam aksi itu, mereka meminta pemerintah memberikan solusi atas tingginya biaya operasional yang harus ditanggung setiap kali melaut.
Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, menyebut keputusan pemerintah menjadi kabar baik bagi ribuan nelayan yang selama ini menggantungkan hidup dari sektor perikanan.
"Alhamdulillah, aspirasi para nelayan Pati akhirnya didengar dan dikabulkan. Terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto yang telah memberikan perhatian terhadap kebutuhan nelayan. Ini menjadi bukti bahwa suara masyarakat benar-benar diperjuangkan hingga membuahkan hasil," ujar Chandra.
Ia menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Pati sejak awal berkomitmen mengawal aspirasi nelayan hingga ke tingkat pusat. Seusai menemui para demonstran pada awal Mei lalu, berbagai koordinasi dilakukan dengan kementerian terkait agar persoalan harga BBM segera memperoleh penyelesaian.
Menurut Chandra, nelayan memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan pangan nasional melalui sektor perikanan. Karena itu, dukungan pemerintah menjadi hal yang penting agar aktivitas melaut tetap berjalan dan hasil tangkapan dapat terus meningkat.
Dengan diberlakukannya harga BBM sebesar Rp15.000 per liter, para nelayan diharapkan dapat mengurangi biaya operasional secara signifikan. Kebijakan tersebut juga diyakini mampu meningkatkan produktivitas, memperkuat perekonomian masyarakat pesisir, serta memberikan semangat baru bagi nelayan untuk kembali melaut dengan lebih optimal. (Red)