.png)
PATI – JurnalSatuu.com, DPRD Kabupaten Pati berharap berbagai masukan yang disampaikan fraksi-fraksi dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dapat menjadi pijakan bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki tata kelola keuangan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.
Ketua DPRD Kabupaten Pati, Ali
Badrudin, mengatakan seluruh fraksi telah menyampaikan pandangan umum dalam
rapat paripurna yang digelar pada Selasa (23/6/2026). Menurutnya, penyampaian
pandangan tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap
pelaksanaan APBD.
Salah satu perhatian yang muncul
dalam pembahasan adalah hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang
menetapkan Pemerintah Kabupaten Pati memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian
(WDP).
“Dari tujuh fraksi menyampaikan
pendapatnya, di antaranya ada WDP dan akan kita pelajari di masing-masing OPD
bersama masing-masing komisi yang membidangi,” kata Ali.
Ia menjelaskan bahwa seluruh
masukan fraksi akan dibahas lebih lanjut bersama organisasi perangkat daerah
serta komisi-komisi DPRD Kabupaten Pati yang memiliki bidang kerja terkait.
Tujuannya agar setiap rekomendasi dapat diterjemahkan menjadi langkah perbaikan
yang nyata.
Selain itu, DPRD Kabupaten Pati
juga akan memberikan kesempatan kepada Plt Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra,
untuk menyampaikan jawaban atas seluruh pandangan umum fraksi sebelum
pembahasan memasuki tahap berikutnya.
“Kemudian Raperda
Pertanggungjawaban Bupati atas pelaksanaan APBD tahun 2025 dibahas di tingkat
Banggar,” ujarnya.
Ali menegaskan bahwa pembahasan
Raperda merupakan momentum penting untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap
pelaksanaan APBD. Melalui proses tersebut, DPRD Kabupaten Pati berharap
berbagai kelemahan yang masih ditemukan dapat segera diperbaiki sehingga tidak
kembali terulang pada pelaksanaan anggaran berikutnya.
Ia juga berharap seluruh kritik,
saran, dan catatan yang diberikan DPRD Kabupaten Pati diterima secara positif
oleh pemerintah daerah sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas
pelayanan publik.
Menurut Ali, sinergi antara DPRD
Kabupaten Pati dan pemerintah daerah menjadi kunci dalam menciptakan tata
kelola pemerintahan yang lebih baik. Dengan pengelolaan keuangan yang semakin
akuntabel, pembangunan daerah diharapkan mampu berjalan lebih efektif serta
memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat Kabupaten Pati. (Adv)